PORTALNTT.COM, WAIKABUBAK – Wakil Bupati Sumba Barat, Marthen Ngailu Toni, SP membuka Workshop Pembangunan Sistem Layanan Alat Bantu Mobilitas Yang Adaptif Bagi Penyandang Disabilitas, Senin (07/05/2018) bertempat di aula kantor BAPPEDA Sumba Barat.
Wakil Bupati dalam sambutannya mengatakan bahwa penyandang disabilitas adalah juga saudara dan warga Indonesia yang mempunyai Hak yang sama dengan lainnya. Oleh karenanya juga hak-hak tersebut harus dipenuhi.
“Dalam kebijakan penganggaran seharusnya ada keberpihakan terhadap saudara-saudara kita penyandang disabilitas,seharusnya begitu. Itulah seharusnya Negara, pemerintah hadir untuk mereka,” kata Wakil Bupati Toni.
Wakil Bupati Toni juga berharap apa yang dilakukan hari ini dapat dimaknai lebih dalam bukan hanya sekedar hanya sekedar workshop formalitas namun dapat berguna bagi kaum disabilitas.
Ranie Ayu Hapsari, Project Manager Progtram Peduli Pilar Disabilitas mengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah menindaklanjuti kunjungan Bupati Sumba Barat dan jajarannya ke YAKKUM Jogya atas serangkaian pembahasan komitemen Pemda Sumba Barat untuk meningkatkan layanan dan perlindungan hak disabilitas.
“Keinginan besar dari pemerintah Kabupaten Sumba Barat untuk dapat memberikan layanan kursi roda adaptif bagi penyandang disabilitas di Sumba Barat sudah ditindaklanjuti dengan layanan assesment awal dan pengukuran terhadp klien penyandang disabilitas oleh tenaga klinis dari UCPRUK pada kahir tahun 2017. Untuk menindaklanjuti data yang diperoleh tersebut UCPRUK dengan didukung oleh YAKKUM sudah melakukan modifikasi kursi roda adaptif sesuai dengan data awal yang diperoleh,” kata Hapsari.
Kemudian,lanjut Hapsari, dari hasil assesment dan komunikasi yang dibangun antara UCPRUK, YAKKUM dan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat, maka sangat penting dirasakan untuk membangun komunikasi lebih lanjut tidak hanya dengan Dinas Sosial namun dengan beberapa stakeholder terkait untuk membangun sistem layanan kursi roda adaptif dan alat mobilitas lainnya sehingga penyandang disabilitas yang ada di Sumba Barat dapat dengan cepat mengakses layanan alat bantu mobilitas yang adaptif, dengan tenaga yang sudah terlatih sesuai standard WHO.
“Langkah selanjutnya yang harus dilaksanakan untuk membangun sistem layanan alat bantu mobilitas di kabupaten Sumba Barat yakni Workshop Stakeholder dan manager untuk menjelaskan kepada seluruh stakeholder yang terlibat yang ada di Sumba Barat tentang layanan kursi roda adaptif, arti pentingnya layanan ini, manfaat apa yang diperoleh oleh klien, dukungan dari pemerintah setempat dan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memberikan peluang yang besar bagi penyandang disabilitas untuk dapat mengakses layanan kursi roda adaptif,” jelas Dia.
Sejalan dengan hal itu, Kepala Dinas Sosial kabupaten Sumba Barat, Imanuel M. Anie mengatakan bahwa komitmen pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat sangat besar, hal itu di buktikan dengan telah dibuatnya rancangan peraturan Bupati Sumba Barat tentang perlindungan penyandang disabilitas sehingga kedepan perhatian terhadap kaum difabel akan lebih fokus dalam upaya-upaya memperhatikan hak-hak mereka.
“Semoga ke depan dengan adanya peraturan Bupati ini perhatian akan hak-hak kaum difabel akan lebih fokus, itu harapannya,” kata Kadis Sosial.
Pada kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan Kursi Roda hasil rakitan United Cerebral Palsy (UCB) kerjasama sama Pemerintah Sumba Barat dan YAKKUM. (ADR/Mus)
Komentar Anda?
