Penulis dan Editor: Jefri Tapobali
PORTALNTT.COM, NGADA – Pemerintah Kabupaten Ngada, meluncurkan metode pembayaran retribusi daerah melalui Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) bekerjasama dengan Bank NTT.
Bupati Ngada, Andreas Paru mengatakan saat ini pemerintah telah menerapkan sistem pembayaran digital untuk pajak-pajak daerah, retribusi parkir dan retribusi pedagang di pasar.
“Kami berkomitmen bersama seluruh pejabat dan masyarakat, memanfaatkan semua potensi daerah dan ingin meningkatkan PAD melalui penerimaan-penerimaan lewat digitalisasi,” ungkap Bupati Andreas dalam kegiatan launching pasar digital Bobou oleh Gubernur NTT, Sabtu (16/4/2022).
Andreas menjelaskan, saat ini masukan-masukan PAD yang bersumber dari pajak-pajak dan retribusi itu, semua sudah dilakukan dengan digitalisasi yang dilandasi oleh peraturan bupati (Perbup) pada tanggal 1 April 2021 dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan kerjasama dengan Bank NTT.
“Fokus pembangunan Ngada tentunya bermuara dari kebijakan pemerintah pusat dan juga visi misi pemerintah Provinsi NTT yaitu pemberdayaan petani, peternak, nelayan dan semua destinasi wisata dengan menggerakkan semua potensi yang ada dengan tagline yang selama ini kami dengungkan Tante Nela Paris. Bagaimana memberdayakan pada petani, para peternak, para nelayan sebagai leading sektor untuk menggerakkan, mendorong perekonomian di kabupaten Ngada,” jelasnya.
Untuk itu, Andreas memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Bank Indonesia, Bank NTT.
“Kami sudah berkomitmen, bertekad untuk bersama-sama berkolaborasi dengan semua komponen desa, masyarakat untuk bersama-sama membesarkan Bank NTT yang ada di kabupaten Ngada,” pungkas Bupati Andreas Paru.
Kepala BI Perwakilan Provinsi NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja dalam kesempatan tersebut memberikan dukungan terhadap Pemkab Ngada yang sudah mengambil langkah tepat untuk bagaimana mempercepat pembangunan di daerah dengan melakukan pinjaman kepada Bank NTT.
Ia mengharapkan agar Pemkab Ngada mengoptimalkan digitalisasi agar sumber-sumber PAD bisa ditingkatkan.
“Digitalisasi sudah dilakukan di Ngada. Revolusi digital mau tidak mau kita harus bergerak. Dan ini semuanya menuntut kecepatan, mobilitas dan tentunya harus aman sehingga tentu kita tetap beradaptasi dengan perkembangan jaman. Pasar Tradisional harus didorong menjadi pasar digital,” katanya.
Diakuinya dari beberapa pengalaman pemerintah daerah yang menggunakan sistem digitalisasi dengan model pembayaran QRIS seperti ini kenaikan PAD nya 30 – 70 persen.
“Selain peningkatan PAD juga ada efisiensi anggaran. Di Surakarta efisiensinya mencapai Rp 1 milyar, nah ini bisa di contoh oleh seluruh kota dan kabupaten di NTT,” tegasnya.
