PORTALNTT.COM, ROTE NDAO – Polemik berkepanjangan terkait penundaan pelantikan 4 orang Kades di Kab. Rote Ndao mulai menuju titik terang, karena 3 dari 4 Kades tersebut telah ada LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dari Inspektorat Rote Ndao yang rencananya besok akan diserahkan ke Bupati Rote Ndao.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Inspektorat Kab. Rote Ndao yakni Arkalaus Lenggu, S.Pd, MM saat ditemui media ini di kantor Inspektorat Rote Ndao pada, Jumat (19/3/2021).
Kepada media ini, Arkalaus menyampaikan bahwa dari 4 Orang Kades terpilih yang ditunda pelantikanya itu, 3 diantaranya telah diperiksa terkait pengelolaan Dana Desa dan telah ada LHPnya. Sedangkan 1 Kades lainnya masih belum diperiksa karena terkait pengelolaan Dana PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perdesaan itu Inspektorat masih membutuhkan rekomendasi dari
BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pemerintahan) Provinsi Nusa Tenggara Timur.
“Untuk Kades Lentera, Tolama, dan Tesabela itu LHPnya sudah ada dan besok kami serahkan LHP itu ke Bupati Rote Ndao. Sedangkan untuk Kades Meoain kami masih menunggu rekomendasi dari BPKP NTT,” ujar Arkalaus Lenggu.
“3 Kades itu kan diperiksa terkait Dana Desa, kalo Kades Meoain terkait Dana PNPM yang program itu juga sudah dihapus dan aturannya BPKP yang awasi PNPM. Jadi kami masih harus menunggu rekomendasi BPKP,” lanjut Arkalaus, menjelaskan.
Arkalaus juga menjelaskan bahwa memang awalnya ada 7 Kades yang ditunda pelantikannya, tapi 3 Kades lainnya sudah di lantik, yaitu Kades Papela, Mukekuku dan Nuse.
“Untuk 3 Kades yang awalnya sudah dilantik itu karna mereka sudah selesaikan semua kerugian negara di tahun 2019. Lalu ada lagi laporan di tahun 2020, itu masih kami periksa juga,” pungkas Arkalaus.
Kepala Inspektorat Rote Ndao ini juga menyatakan dirinya sangat berharap agar kedepan tidak ada lagi Kades-Kades yang nakal dalam mengelola Dana Desa.
Penulis: Daniel Timu
Editor: Jefri Tapobali
Komentar Anda?
