PORTALNTT.COM, KOTA KUPANG – Partai Demokrat di bawah komando Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyikapi merebaknya wabah corona (Covid-19) di berbagai wilayah di Indonesia. Demokrat menganggap corona sebagai musuh yang kuat dalam peperangan semesta atau total war.
Oleh karena itu, semua pihak harus bergandeng tangan untuk berperang melawan corona.
Pada hari, Jumat (20/03/2020), DPP Partai Demokrat mengeluarkan enam rekomendasi kepada pemerintah dan stakeholders terkait perang terhadap virus corona. Keenam rekomendasi tersebut, yakni:
1. Melakukan lock down dalam jangka pendek terutama di kota-kota yang paling berat terinfeksi corona sampai dianggap aman untuk dibuka kembali. Untuk sementara membatasi pergerakan manusia dan menutup arus manusia keluar dan ke dalam sebuah wilayah dengan tetap menjaga kelancaran arus barang, terutama bahan-bahan pokok, maka diharapkan bisa meminimalisasi menyebarnya virus corona. Lock down pasti akan berdampak pada ekonomi tapi keselamatan manusia dan masyarakat adalah yang pertama dan utama.
2. Melakukan upaya penghentian penyebaran virus corona di seluruh Indonesia secara intensif. masif dan terkoordinasi. Kebutuhan melakukan rapid test secara masif untuk mendeteksi dam mengantisipasi penyebaran virus semakin mendesak. Selain itu, perlu sinergi langkah pusat dan daerah serta koordinasi antardaerah. Kami juga memandang perlunya perbaikan akurasi serta transparansi data dan informasi terkait peta penyebaran corona agar masyarakat lebih waspada dan kebijakan penanganannya lebih cepat dan tepat.
3. Melakukan realokasi anggaran dan prioritas pembiayaan yang diperlukan dalam operasi penanganan virus corona, utamanya fasilitas kesehatan. Kita perlu evaluasi APBN untuk merelokasi anggaran negara utamanya dari sektor-sektor yang bisa ditunda, khususnya meningkatkan kapasitas fasilitas dan tenaga kesehatan, peningkatan perlindungan dan pemberian insentif yang memadai bagi para tenaga kesehatan. Saat ini langkah-langkah itu sebaiknya diarahkan di perkotaan karena tingkat kerentanan dan kepadatan penduduk yang tinggi. Tetapi daerah juga harus dipersiapkan karena fasilitas di daerah cenderung masih terbatas. Jangan sampai kita terkejut dan terlambat.
4. Memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang sangat terpuruk dalam krisis ini. Kepada kelompok yang paling rentan kehilangan pekerjaan dan pendapatan akibat krisis corona ini, perlu diberikan bantuan langsung tunai (BLT) atau program jaring pengaman sosial lainnya, tujuannya untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat, khsususnya yag terkategori miskin dan tidak mampu. Terhadap mereka kita juga harus meyakinkan bahwa pemerintah mampu menjaga stok dan menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran, terutama menjelang datangnya bulan suci ramadandan idul fitri. Jangan sampai terjadi inflasi yang tidak terkendali.
5. Merumuskan dan menjalankan kebijakan serta tindakan pemerintah untuk menanggulangi gejolak ekonomi yang sangat serius saat ini. Kita tahu social distancing berpotensi menurunkan permintaan, produksi dan juga stok komoditas barang. Belum lagi ditambah tekanan pasar modal, tekanan depresiasi rupiah, penurunan harga minyak global serta potensi capital outflow secara besar-besaran. Untuk itu perlu dipertimbangkan relaksasi dan restrukturisasi kredit, terutama di kalangan pelaku UMKM. Tujuannya adalah untuk memberikan kelonggaran kepada para pelaku UMKM tersebut dalam membayar kredit di tengah pelambatan ekonomi yang parah. Selain itu, kami juga mendukung kebijakan pemerintah untuk merelaksasi pajak penghasilan, pajak impor dan percepatan restitusi sebagai respon cepat terhadap situasi ekonomi hari ini.
6. Melakukan kerjasama dengan negara lain di antaranya untuk pengadaan alat kesehatan, khususnya test kit serta agar dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa ditemukan dan diproduksi vaksi antivirus corona. Karena ancaman corona ini bersifat borderless, kami mendorong pemerintah untuk berkolaborasi dengan negara-negara ASEAN dan Kawasan Pasifik lainnya yang sudah berjasil mengatasi Covid-19 untuk saling mendukung dan memberikan bantuan. (*)
