PORTALNTT.COM, KUPANG – Sebuah tindakan yang tidak adil dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, melakukan penghapusan daftar gaji dan memaksa Ibu Margarita Lusi untuk mengurus berkas pensiun hanya melalui telpon.
Lebih parahnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT pada tanggal 1 November 2024 mengeluarkan SK kenaikan gaji berkala terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 hingga kenaikan gaji berkala berikutnya tanggal 1 Januari 2027. SK itu ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo.
Terkait hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo mengatakan informasi tentang pensiun Ibu Margarita Lusi tidak disampaikan karena Dinas P&K mengurus 32ribu guru di NTT dan 8ribu guru PNS.
“Kalau kami belum menjangkau Ibu untuk memberitahu guru itu akan pensiun itu bukan kelalaian tapi, masing-masing di sekolah itu ada Tata Usaha (TU). Dia tahu gurunya akan pensiun maka harus mengurusnya,” ungkap Ambros Kodo saat melakukan audiens dengan ibu Margarita Lusi di ruang kerjanya, Selasa (18/3/2025).
Sementara terkait alasan kenapa dinas masih mengeluarkan SK kenaikan Gaji berkala sampai tahun 2027, Ambros Kodo tidak mampu menjelaskannya.
Ambros Kodo hanya mengatakan Pihak Dinas telah menindaklanjuti surat dari Dirjen GTK ke sekolah-sekolah sebanyak 3 kali agar guru-guru yang belum masuk dalam SK guru fungsional untuk segera menindaklanjuti dengan menyiapkan berkas kelengkapannya.
“Surat kami yang terakhir itu tanggal 30 Juli 2024,” katanya.
Menanggapi hal itu, Margarita Lusi mengatakan sebagai bawahan dirinya telah melengkapi berkas sesuai petunjuk yang disampaikan, namun tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak sesuai dengan permintaan dari dinas.
“Saya punya bukti tertanggal 31 Juli 2024 dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Saya scan dan sudah kirim ke Pa John Wadu hanya beliau nilang bukan dirinya yang mengurus itu melainkan temannya John Pono. Saya minta untuk diteruskan tapi tidak dibantu dan saya tidak ada nomor Pak John Pono,” jelas Margarita Lusi.
Margarita kesal dengan tindakan dinas yang tidak pernah menginformasikan tentang pensiun jauh-jauh hari sebelumnya sesuai aturan ada MPP (Masa Persiapan Pensiun).
“Saya ini diperlakukan seperti penjahat. Tidak ada informasi ke saya tentang pensiun, tiba-tiba berhentikan gaji di Februari. Saya ini butuh makan minum, ada pinjaman di Bank. Kalau seperti ini bagaimana nasib saya,” ungkap Margarita dengan suara terbata-bata sambil menyeka air mata di wajahnya.
Menurut Margarita, Ia hanya butuh keadilan dan berharap kasus seperti yang dialaminya jangan terulang lagi pada guru-guru yang lain.
“Saya hanya minta keadilan. Jika bisa, saya mau bertemu Gubernur untuk sampaikan pengeluhan ini,” tutup Margarita penuh harap.
Komentar Anda?
