PORTALNTT.COM, KOTA KUPANG – Persoalan pengelolaan aset milik pemerintah Kota Kupang memang menjadi perhatian serius. Pasalnya banyak aset-aset milik pemkot yang tidak tertata secara baik, ada yang terkesan diterlantarkan begitu saja sehingga menimbulkan klaim dari pihak-pihak tertentu. Namun, adapula aset yang dibagikan-bagikan kepada para pejabat.
Berdasarkan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga tahun 2019, pemkot hanya mampu meraih penilaian Wajar Dengan Pengecualian.
Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan little adverse (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
Pemerintah Kota Kupang dalam beberapa kesempatan telah berupaya maksimal agar mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Yang mana salah satu fokus utama yang akan dilakukan yaitu pendataan atau inventaris aset-aset pemkot yang belum terdata secara baik, karena persoalan aset menjadi salah satu point yang masuk dalam penilaian BPK untuk mengeluarkan laporan keuangan.
Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore mengakui persoalan aset pemkot memang menjadi masalah serius karena itu dibutuhkan pendataan ulang aset milik pemkot Kupang.
”Kita tidak mendapatkan penilaian WTP itu karena aset kita bermasalah. Aset-aset kita bermasalah luar biasa,” kata Wali Kota Kupang yang akrab disapa Jeriko dalam kegiatan media Gathering bersama wartawan di Hotel Aston Kupang, Selasa (11/2/2020).
Oleh karena itu, kata Jeriko, saat ini pemkot ingin membentuk tim untuk menata aset.
“Memang kita sudah lama ingin membentuk tim percepatan pencatatan aset kita semua. Termasuk pendataan dan sertifikasi tanah milik pemerintah kota Kupang. Dan itu langkah penting supaya kita dapat WTP. Sekarang ini kita lagi kerja keras,” tandas Ketua DPW Demokrat NTT ini.
Mantan anggota DPR RI dua periode ini mengakui ada aset yang dibagikan pemerintah sebelumnya tapi pada koridor-koridor tertentu.
“Dan kita tidak pada posisi mempertanyakan itu kecuali ada pihak ketiga yang mempertanyakan itu,” pungkas Jeriko dengan tegas. (Jefri Tapobali)
