Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menggiatkan Gerakan Literasi Nasional Sejak Tahun 2016

PORTALNTT.COM, WAINGAPU – Sebagai bagian dari implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Kelompok kerja Gerakan Literasi Nasional pun dibentuk untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan literasi yang dikelola unit-unit kerja terkait. Program INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia) yang merupakan kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Australia juga sejalan dengan Gerakan Literasi Nasional. Fokus program ini adalah peningkatan mutu hasil pembelajaran siswa Indonesia di jenjang pendidikan dasar, dengan berupaya menemukan cara-cara yang terbukti berhasil meningkatkan hasil belajar literasi siswa di daerah, baik itu kemampuan literasi baca-tulis dan literasi numerasi.

Pada peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) di Indonesia tahun ini, mengembangkan Keterampilan Literasi yang Berbudaya menjadi tema yang diangkat untuk menumbuhkan kesungguhan dan komitmen pemerintah, pemerintah daerah, dan dukungan seluruh masyarakat.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada puncak peringatan HAI ke-53 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu (8/9) menjelaskan bahwa tema tersebut merupakan inspirasi tentang kesungguhan dan komitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan keaksaraan sebagai fondasi gerakan pemberdayaan masyarakat, bukan sekedar penuntasan buta aksara semata, tetapi juga untuk menumbuhkembangkan keaksaraan dalam arti yang lebih luas.

Pemerintah memberikan arahan bahwa pembangunan dimulai dari daerah pinggiran yang tertera dalam dalam sembilan agenda prioritas atau Nawacita. Daerah tersebut didefinisikan oleh pemerintah mencakup 122 Kabupaten/Kota yang dikenal dengan daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Dari jumlah tersebut, sebanyak 18 kabupaten berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk empat kabupaten yang ada di sedaratan Pulau Sumba di mana INOVASI melaksanakan programnya. Kemendikbud pun berupaya melakukan pembangunan di daerah 3T dengan terus meningkatkan layanan pendidikan di daerah tersebut, termasuk membangun sumber daya manusia (SDM).

Tantangan pendidikan di Sumba, NTT,
Pemerintah melihat kebutuhan pembelajaran di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) dalam menyusun program pendidikan. Mendikbud juga mengimbau para pegiat literasi untuk turut menangani siswa di wilayah pinggiran. Tujuannya, agar siswa di daerah tersebut memiliki kemampuan yang setara dengan teman sebayanya di daerah lain dalam hal tingkat penguasaan literasi.

Di Sumba, NTT, analisis situasi komprehensif tahun 2016 yang dilakukan oleh program kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan (ACDP) telah mengungkapkan sejumlah permasalahan pendidikan yang mendesak untuk segera dituntaskan di Sumba. Analisis tersebut mempresentasikan berbagai bukti akan kondisi yang terjadi Sekolah Dasar di Sumba yang menggarisbawahi tingginya angka mengulang kelas di kelas 2, yakni, kisaran 12-21% di seluruh kabupaten. Selain itu, sekitar 30% murid kelas 2 mengalami kesulitan membaca.

Situasi ini tentu sangat mendesak untuk segera dituntaskan karena siswa di kelas awal yang kurang bisa membaca cenderung akan mengalami ketertinggalan pelajaran pada kelas-kelas berikutnya. Hasil penelitian ACDP juga menunjukkan bahwa jumlah guru yang tidak terlatih cukup tinggi di Sumba. Secara keseluruhan, tingkat mengulang kelas cukup tinggi pada siswa kelas 2 SD di Sumba dan juga kesulitan membaca yang dialami siswa tentu berhubungan dengan kualitas guru dalam mengajar.

Mendorong kemampuan literasi siswa kelas awal

Analisis situasi komprehensif melalui Studi ACDP mempresentasikan berbagai bukti akan kondisi yang terjadi Sekolah Dasar di Sumba, sebagaimana diakui pemerintah daerah. Pada bulan Juni 2016 para pimpinan keempat pemerintah di Pulau Sumba membentuk sebagai wujud komitmen pemerintah di 4 kabupaten untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumba.

Forum ini beranggotakan Wakil Bupati, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) dari setiap Kabupaten di Sumba, dan diketuai oleh Wakil Bupati yang bergantian menjabat sebagai Koordinator Forum. Semua kabupaten pun menunjukkan komitmen yang tinggi, dan forum ini dinilai sebagai wadah yang efektif untuk mengadvokasi pemerintah pusat tentang kebutuhan pendidikan di Sumba.

Contoh upaya yang dilakukan FPPS untuk meningkatkan pendidikan adalah menempatkan guru senior untuk mengajar di kelas rendah (kelas 1-3) dengan tujuan meningkatkan kemampuan calistung. Selain itu juga mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, serta memperkuat fungsi KKG, kegiatan pertukaran guru antar kabupaten untuk mendorong proses pembelajaran diantara guru di empat kabupaten.

Berangkat dari hasil analisis yang menemukan bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa kelas awal di Sumba cukup mengkhawatirkan, Program INOVASI berupaya membantu pemerintah mengatasi tantangan tersebut dengan berupaya meningkatkan hasil pembelajaran siswa Indonesia.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, program INOVASI secara khusus mengintervensi empat kabupaten sedaratan Sumba untuk mengidentifikasi dan menguji praktek belajar mengajar yang sesuai dengan konteks lokal dan yang mampu meningkatkan hasil pembelajaran.

INOASI pun mengembangkan empat program rintisan (pilot) untuk masing-masing kabupaten di Sumba dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan dasar, yaitu: Guru BAIK (Belajar, Aspiratif, Inklusif dan Kontekstual) di Sumba Barat Daya; Pendidikan Multi Bahasa Berbasis Bahasa Ibu (PMB-BBI) di Sumba Timur; Kepemimpinan yang Berpihak pada Pembelajaran di Sumba Barat; dan Peningkatan Kualitas Pengajaran Literasi Dasar di Sumba Tengah.

Mengambil situasi dan perkembangan di Sumba sebagai contoh prospek gerakan literasi dasar di daerah 3T, maka berdasarkan data baseline yang INOVASI lakukan sebelum program dilaksanakan, dapat dilihat bahwa:

Kebijakan dan program pemerintah daerah sudah sejalan dengan prioritas masalah yang mendesak untuk diselesaikan di Sumba. Intervensi fokus pada peningkatan kualitas guru dan calistung, sedangkan infrastruktur dan sarana pendidikan tetap menjadi prioritas dalam anggaran pendidikan.
Ada keragaman inisiatif dan strategi dalam upaya peningkatan calistung di keempat kabupaten. Hal ini dapat dilihat sebagai kesempatan dan kekuatan untuk mendorong munculnya praktek cerdas untuk peningkatan kualitas pendidikan dari tingkat lokal.
Forum Peduli Pendidikan Sumba (FPPS) bisa menjadi wadah untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan berbagi praktek cerdas dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Sumba. Meskipun sudah ada upaya pelatihan guru, namun hal ini masih perlu ditingkatkan. INOVASI tentunya dapat berkontribusi dalam pengembangan model pelatihan guru yang efektif dan fokus dalam upaya peningkatan calistung siswa kelas awal.
Upaya pengembangan model intervensi (misalnya oleh INOVASI) tentu perlu diikuti dengan dukungan kebijakan tingkat kabupaten guna mendapatkan dukungan dalam implementasi dan keberlanjutan.

Gerakan Literasi Masyarakat sudah lama dikembangkan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD Dikmas), sebagai tindak lanjut dari program pemberantasan buta aksara yang mendapatkan penghargaan UNESCO pada tahun 2012 (angka melek aksara sebesar 96,51%); Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) mengembangkan Gerakan Literasi Sekolah untuk meningkatkan daya baca siswa; Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Bada Bahasa) menggerakkan literasi bangsa dengan menerbitkan buku-buku pendukung bagi siswa yang berbasis pada kearifan lokal; Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) menggagas Gerakan Satu Guru Satu Buku untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam pembelajaran baca dan tulis.(Mus)

Komentar Anda?

Related posts