Penulis: Daniel Timu
PORTALNTT.COM, ROTE NDAO – Terkait dengan kebijakan yang dibuat Kepala Puskesmas Batutua, Irna F H Mooy Nafi, S.ST yang dengan tanpa dasar aturan meminta kontribusi sebesar 10% dari tunjangan BOK dan JKN dari para Nakes di Puskesmas Batutua, DPRD Rote Ndao telah melakukan RDP lanjutan (Rapat Dengar Pendapat) bersama Kepala Puskesmas Batutua dan Kepala Dinas Kesehatan Rote Ndao.
Setelah sebelumnya Agenda RDP pada Jumat (3/11/2023) lalu masih belum ada kesimpulan lantaran Kepala Puskesmas Batutua (Kapus) hadir dengan tanpa membawa dokumen apapun, akhirnya RDP lanjutan kembali digelar di Ruang kerja Komisi B DPRD Rote pada, Senin (6/11/2023) lalu.
Dalam agenda RDP lanjutan tersebut, Irna Mooy Nafi selaku Kapus Batutua mengakui kekeliruannya dan berjanji tidak akan membuat hal serupa dikemudian hari.
Irna Mooy Nafi juga melampirkan laporan pengelolaan uang potongan tunjangan Nakes Puskesmas Batutua yang salah satunya diperuntukkan untuk biaya perbaikan ambulans puskesmas Batutua yang diperbaiki di Kupang.
Ketua Komisi B DPRD Rote Ndao, Denison Moy, ST pun menyampaikan beberapa rekomendasi dari DPRD yang merupakan hasil RDP tersebut, yaitu meminta Kapus Batutua hentikan semua kebijakan yang tidak sesuai aturan.
“Diakui tidak ada dasar pungutan. Walau mungkin tujuannya untuk perbaikan pelayanan disana (puskesmas Batutua). Jadi kami minta untuk perbaiki perencanaan anggaran. Dan Kapus harus kembalikan tunjangan nakes yang dia potong, tapi hanya tunjangan yang terakhir dibayarkan tahun ini. Karna yang terakhir yang uangnya belum di pakai,” jelas Denison Moy, ST, Ketua Komisi B DPRD Rote Ndao.
“Yang pasti semua laporan pengelolaan yang Kapus sampaikan tetap akan kami telusuri lagi, dan dalam waktu dekat kami juga akan turun ke Puskesmas Batutua sampaikan hasil RDP kepada para Nakes disana,” lanjut Denison Moy, menjelaskan.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Rote Ndao, dr. Nelly F Riwu yang hadir dalam RDP tersebut juga menjelaskan bahwa sebenarnya untuk operasional puskesmas sudah ada pembiayaan dari Dana JKN.
“Untuk operasional puskesmas itu sumbernya (anggaran) dari JKN saja. Dana JKN itu peruntukannya untuk jasa pelayanan 60% dan operasional 40%. Operasional itu yang mereka (puskesmas) pergunakan untuk keperluan, seperti perbaikan Ambulans, dan lain-lain,” ujar dr. Nelly F Riwu, Kadinkes Rote Ndao, menjelaskan.
Untuk diketahui bahwa sesuai informasi yang diperoleh media ini, besaran anggaran JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang diterima Puskesmas Batutua pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp 1.376.450.813 yang terbagi untuk Jasa Pelayanan sebesar Rp 825.870.653 dan untuk operasional sebesar Rp 550.580.160. Sedangkan anggaran BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) puskesmas Batutua tahun 2023 adalah sebesar Rp 2.516.987.741.
Sebelumnya telah diberitakan media ini terkait kebijakan Kepala Puskesmas Batutua, Irna F. H Mooy Nafi, S.ST yang dengan tanpa prosedur melakukan pemotongan tunjangan yang diterima para Nakes ASN dan PPPK di Puskesmas Batutua, dengan besaran sebanyak 10% dari tunjangan JKN dan 10% dari tunjangan BOK yang diterima masing-masing Nakes, untuk keperluan tak terduga yang pembiayaannya tidak ada dalam RKA (Rancangan Kerja Anggaran) Puskesmas Batutua.
Hal tersebut juga diakui oleh Irna Mooy Nafi saat digelar RDP pada, Jumat (3/11/2023) di ruang kerja Komisi B DPRD Rote Ndao, dimana dalam RDP tersebut Irna Mooy Nafi selaku Kepala Puskesmas Batutua mengakui bahwa kebijakan yang dibuatnya telah dilakukan sejak tahun 2021 lalu hingga tahun 2023 ini.
Sementara itu, sesuai dengan informasi yang diperoleh media ini dari beberapa Nakes di Puskesmas Batutua menyampaikan bahwa pada Selasa (7/11/2023) lalu Kepala Puskesmas Batutua, Irna F H Mooy Nafi, S.ST telah mengembalikan potongan 10% yang dipungut dari masing-masing Nakes. Tetapi yang dikembalikan hanya potongan dari Tunjangan JKN Triwulan ke 3 tahun 2023. Sementara untuk tunjangan BOK yang juga dipotong 10% dari para Nakes masih belum dikembalikan.
Komentar Anda?
