Penulis: Daniel Timu
PORTALNTT.COM, ROTE NDAO – Ketua Komisi B DPRD Rote Ndao, Denison Moy, ST meminta Kepala Dinas Kesehatan Rote Ndao segera tindak tegas Kepala Puskesmas Batutua (Kapus), Irna F.H. Mooy Nafi, S.ST, soal polemik kebijakan yang dibuat oleh Kapus Batutua yang dengan tanpa dasar aturan melakukan pemotongan tunjangan 10% dari para Nakes di Puskesmas Batutua.
Ketua Komisi B DPRD Rote Ndao tersebut saat dimintai tanggapannya oleh media ini pada Sabtu (28/10/2023) menjelaskan bahwa pihaknya akan koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Rote Ndao untuk segera menindaklanjuti tindakan Kepala Puskesmas Batutua tersebut.
Kepada Media ini, Denison Moy yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Rote Ndao ini menjelaskan bahwa Kepala Puskesmas Batutua tidak boleh memangkas hak para Nakes.
“Seharusnya tidak boleh pangkas hak Nakes, apalagi kalo bicara anggaran operasional itu seharusnya tanggung jawab pemerintah. Masa item anggaran operasional tidak ada,” ujar Denison Moy, Ketua Komisi B DPRD Rote Ndao.
“Kalo tidak anggaran untuk operasional, maka mereka (pihak Puskesmas) lemah dalam perencanaan. Karna setiap tahun di DPRD tidak pernah kami potong satu pun poin anggaran pelayanan publik di Puskesmas. Dalam waktu dekat kami akan panggil semua Kepala Puskesmas, jangan sampai salah penggunaan anggaran,” egas Denison Moy.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Rote Ndao, dr. Nelly F Riwu saat dikonfirmasi tanggapannya oleh media ini melalui pesan WhatsApp pada Sabtu (28/10/2023) menyatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil Kepala Puskesmas Batutua untuk diklarifikasi hal tersebut.
“Nanti senin (30/10) saya panggil Kapus (Kepala Puskesmas) terkait kebenaran hal ini,” singkat dr. Nelly Riwu, Kadis Kesehatan Rote Ndao.
Untuk diketahui bahwa sesuai informasi yang dihimpun media ini, tindakan Irna F.H. Mooy Nafi, S.ST selaku Kepala Puskesmas Batutua yang nekat membuat kebijakan tanpa berdasar pada aturan apapun, itu sudah dilakukannya sejak tahun 2021 lalu.
