PORTALNTT.COM, KUPANG – Debat kandidat pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Kupang, Selasa, (17/1) antara paket FirManmu nomor urut satu (Jefri Riwu Kore-Hermanus man) dan paket Sahabat (Jonas Salean-Niko Frans) di studio TVRI Kupang sangat alot.
Baca: Jonas Salean Akui Hambat PIP di Kota Kupang
Pantuan media ini, debat kandidat yang dipandu moderator Ina Djara ini lebih mengerucut berbicara terkait polemik Program Indonesia Pintar (PIP) di Kota Kupang.
Untuk diketahui dari 514 kota/kabupaten di Indonesia hanya Kota Kupang yang bermasalah dalam penyaluran program yang merupakan nawa cita Pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla. Lalu muncul berbagai pertanyaan, ada apa? Mengapa hanya di Kota Kupang saja sedangkan daerah lainnya tidak? Ataukah mungkin nuansa pilkada berimbas pada kepentingan segelintir orang yang takut akan kekalahan dan mencoba menghambat proses penyaluran ini?
Ribuan warga Kota Kupang tentu telah menyaksikan debat kandidat yang disiarkan langsung oleh TVRI dan RRI ini. Dalam Debat tersebut rupanya pertanyaan tentang polemik PIP di Kota Kupang telah terjawab secara jelas dan transparan.
“Saya mau tegaskan, khusus masalah PIP saya bekerja dengan jujur. Tidak ada satupun pasal yang kami langgar. Sesuai aturan yang mengatur, untuk dana PIP ini bisa diusulkan melalui dua jalur yaitu, yang pertama melalui sekolah dan yang kedua melalui pemangku kepentingan. Kami anggota DPR adalah pemangku kepentingan dan tugas kami adalah mengusulkan dan pihak kementerian yang memutuskan,” kata Jefri dengan nada lantang sehingga mendapatkan aplaus dari para pendukungnya.
Lanjut Jeriko, rumah aspirasi bukan yang mengeksekusi pencarian dana PIP tapi harus melalui bank yang sudah ditunjuk.
“Tugas kami adalah memberitahukan kepada anak-anak penerima dana PIP, bahwa mereka menerimanya bukan membayarnya, tolong jangan salah paham tentang ini. Saya mau luruskan semua ini biar masyarakat di Kota kupang tidak dibuat pusing. Kami tidak mau hal ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu kemudian disalah gunakan,” tegasnya.
Menurut Jeriko, dari 514 Kota/Kabupaten di Indonesia hanya di Kota Kupang saja yang bermasalah tentang pembagian dana PIP ini.
“Marilah kita sebagai pemimpin harus bijaksana menanggalkan segala kepentingan kita dalam dunia politik dan membantu anak-anak kita yang sudah mendapatkan dana PIP ini. jangan karena politik lalu anak-anak kita dikorbankan,” tutupnya.
Sementara calon walikota Kupang Jonas Salean (paket Sahabat) mengatakan, “Kami sebagai pemerintah menginginkan agar pembagian dana PIP ini harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Dana PIP yang disalurkan itu harus sesuai Dapodik (data pokok pendidikan) di sekolah masing-masing, “Kenapa kepala sekolah tidak mau keluarkan surat keterangan karena data nama anak-anak itu tidak sesuai dapodik dan tidak diusulkan melalui sekolah,” tandasnya.
Menurut Jonas Salean, sesuai Permendikbud tentang PIP, yang disebut sebagai pemangku kepentingan adalah siapa saja boleh memperjuangkannya. Anggota Dewan tidak punya hak untuk mengeksekusi program pemerintah. “Ini baru terjadi, satu-satunya anggota dewan yang bisa eksekusi program pemerintah. Padahal sudah jelas, bahwa tugas anggota dewan itu bukan sebagai eksekutor program pemerintah. Saya bangga, Pak Jefry bisa perjuangkan dana PIP untuk kota kupang, tapi sayang tidak sesuai dengan prosedur dan menyalahi aturan” kata Jonas Salean.
Hal ini pun mendapat tanggapan dari Jefri Riwu Kore, “Ternyata pimpinan kota kita belum memahami betul tentang prosedur PIP (Progam Indonesia Pintar). Pengusulan PIP itu ada dua, pertama melalui sekolah dan yang kedua melalui pemangku kepentingan. Tidak ada aturan yang melarang kami untuk mengusulkan dan itu kami perjuangkan tidak melalui sekolah. Kami mengusul langsung ke kementrian dan kementrian memproses itu, dan mengembalikkan kembali SK itu kepada kami bukan kepada sekolah karena kami yang mengusulkan,” tegasnya. (Jefri)
