PORTALNTT.COM, WAINGAPU – Calon wakil Gubernur NTT nomor urut 3 Benny A Litelnoni (paket Harmoni) mengungkapkan paket Harmoni akan meluncurkan kartu petani sejahtera untuk membantu para petani di seluruh wilayah NTT.
“Harmoni akan terbitkan kartu petani sejahtera. Kartu bernilai rupiah. Kartu itu bisa digunakan untuk peroleh bantuan di bank, atau gagal panen,” jelas Benny A Litelnoni saat kampanye di Sumba Timur, Minggu (15/4/2018).
Selain kartu petani sejahtera, Litelnoni menjelaskan program unggulan paket Harmoni yaitu, Desa menyala (listrik masuk desa), Terjangkau jaringan telekomunikasi (sinyal hp), Pembenahan infrastruktur, Pembukaan 100 ribu lapangan kerja, Kredit tanpa jaminan dan Beasiswa utk pelajar.
“Urusan adat terkadang membuat anak-anak tidak bisa sekolah, sehingga kami siapkan beasiswa bagi anak-anak. Guru komite, honorer akan diangkat menjadi guru kontrak melalui SK Gubernur dengan sesuai standar UMR Rp. 1,6 juta,” kata Mantan wakil Bupati TTS ini.
Frans Kape salah satu jurkam dari Partai Demokrat mengatakan Rakyat bersuara, paket Harmoni beri solusi.
“Kami bawa langsung program ke rakyat, dan libatkan rakyat untuk berdialog. Sebagai warga negara yang punya hati, program paslon, wajib disosialisasikan, karena milik rakyat. Paket calon hanya merumuskan. Jika program kami cocok, mari kita teruskan dan dukung Harmoni. Paket lain tidak punya program seperti paket Harmoni,” ungkap Frans Kaos.
Menurutnya lebih baik bertemu dengan puluhan orang tapi tangguh untuk Harmoni daripada 1000 orang tapi rapuh hatinya.
Jurlam lainnya, Ferdi Leu yang adalah sekretaris DPD Partai Demokrat NTT mengungkapkan permasalahan di NTT banyak dan besar, karena itu orang yang kita cari untuk pimpin NTT harus orang yang juga top, sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah itu.
“Jangan kita pilih yang kasih kita uang, nanti setelah jadi, baru tanya kenapa tidak datang ke sini, karena sudah dibeli dengan lembar merah,” katanya.
Diakhir kampanye dialogis itu, calon wakil Gubernur NTT nomor urut 3 Benny A Litelnoni menandatangani kontrak politik dengan salah satu perwakilan tokoh masyarakat. (Epy/Tim)
Komentar Anda?
