PORTALNTT.COM, KOTA KUPANG -Perkumpulan Masyarakat Penanganan Bencana (PMPB) Provinsi NTT menggelar workshop evaluasi akhir program Sekolah Madrasah Aman Bencana tingkat Provinsi NTT di Hotel Sylvia, Jumat (29/6/2018).
Workshop ini menghadirkan peserta lintas sektor, diantaranya Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Dinas Sosial, Kanwil Agama, Dinas PUPR, Cis Timor, Plan Internasional, BPBD Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, perwakilan dari SD, SMP, dan SMA/SMK di Kota Kupang.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT Tini Thadeus, mengatakan, ada 11 ancaman di NTT, yaitu gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir kekeringan, gelombang ekstrim, angin putting beliung, wabah penyakit, gagal teknologi, kebakaran hutan dan konflik sosial.
“Jadi di NTT sangat banyak ancaman yang bisa terjadi. Karena itu, sangat perlu kerja sama semua pihak untuk menciptakan masyarakat yang aman terhadap bencana,” ungkap Tini.
Lanjut Tini, program-program yang dilakukan yaitu prioritas kebijakan kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, pembangunan sistem informasi terpadu, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan migrasi bencana, peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dan peningkatan pengembalian sistem informasi dan edukasi harus terus dilakukan sehingga dapat menjangkau semua sekolah di NTT.
“Anak-anak sekolah harus dilindungi, dan pemerintah serta stakeholder harus bertanggung jawab memberikan rasa aman dan nyaman serta menjamin keselamatan generasi penerus bangsa,” terang Tini.
Kabid PKLK Dinas Pendidikan Provinsi NTT Adelino Soares, mengatakan, berbicara tentang pendidikan adalah tugas bersama.
“Maka pemerintah harus bersinergi dengan stakeholder, masyarakat dan media massa,” kata Adelino.
Menurut Adelino, untuk menciptakan sekolah aman dari bencana, perlu ada kerja sama dalam menyusun program, peninjauan lokasi sampai pada pelaksanaan.
“Yang terpenting adalah komitmen bersama untuk menjaga dan melindungi generasi penerus bangsa agar aman dari bencana, dan mendapat pendidikan yang bermutu yang layak serta ditunjang sarana prasarana yang memadai,” tandas Adelino.
Sementara itu, Plt. Direktur PMPB NTT Kristian Nggelan, didampingi Perwaklian Plan Internasional Robby Lay, mengatakan, sudah tiga tahun Program Sekolah Madrasarah Rawan Bencana dikerjakan oleh PMPT.
“Ini merupakan evaluasi akhir, tetapi bukan berarti semua kerja dan upaya yang selama ini dikerjakan untuk menciptakan sekolah aman itu berhenti, tetapi akan terus dilanjutkan bekerja sama dengan semua pihak terkait termasuk pemerintah,” tegas Kristian.
Kristian menjelaskan, sudah menjadi tugas bersama, untuk memberikan jaminan bagi anak-anak sekolah, guru dan seluruh tenaga kependidikan untuk merasa aman ketika melakukan proses belajar mengajar.
“Dengan kondisi geografis NTT yang berpotensi banyak terjadi bencana, maka rasa aman sangat penting agar pembelajaran bisa dilakukan dengan tenang,” imbuh Kristian.
Melihat kondisi di NTT yang memang tergolong rawan bencana, menurut Kristian, perlu ada sinergitas dari semua pihak untuk menciptakan sekolah aman. Mulai dari infrastruktur, kesiapan menghadapi bencana, sampai pada penanganan.
“Untuk itu, diharapkan kerja sama dan partisipasi semua pihak dalam meningkatkan dan mewujudkan sekolah aman bencana di NTT, untuk memberikan rasa aman bagi pelajar,” jelas Kristian.
Robby Lay perwakilan Plan Internasional mengatakan, Kegiatan itu dimaksudkan untuk membuat dan mendukung situasi dimana anak-anak dan komunitas sekitarnya membangun budaya aman dan berpartisipasi aktif mengurangi ancaman bencana alam.
“Contohnya, angin puting beliung, kekeringan, longsor dan banjir, serta gempa bumi,” pungkasnya. (Willy)
